Komisi Ix Dpr Dukung Joko Widodo Soal Ump Dki Rp 2,2 Juta

Konten [Tampil]

Jakarta -Komisi IX dewan perwakilan rakyat memuji keberanian Jokowi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Rp 2,2 juta. Para pengusaha harus mematuhi hukum yang dibentuk menurut survei komponen hidup layak (KHL) tersebut.

\\\"Sikap Jokowi positif. Pasti itu sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah. Dan rekomendasi niscaya menurut survei yang sudah sesuai dengan semua komponen hidup layak,\\\" kata Wakil Ketua Komisi IX dewan perwakilan rakyat Nova Rianti Yusuf, kepada detikcom, Selasa (27\/11\/2012).

Menurut Nova, penetapan UMP sudah didasarkan pada perhitungan yang teliti. Tidak hanya asal untuk pencitraan atau pemenuhan kesepakatan kampanye semata.

\\\"Survei menilik apakah KHL itu sesuai dengan kebutuhan riil buruh. Konon ada dari pihak pengusaha yang tidak oke tapi aku rasa tidak mewakili bunyi kolektif pengusaha,\\\" tegasnya.

Sebelumnya diberitakan pengusaha tekstil dan garmen menolak keras penetapan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 2,2 juta termasuk UMP kawasan sekitarnya. Mereka memperkirakan akan ada ribuan karyawan kena PHK, mereka juga lebih menentukan menjadi importir.

\\\"Kita berbicara dengan perusahaan asing, katanya kurang lebih 100.000 orang akan dikurangi. Yang sudah niscaya ada perusahaan mengurangi 1.000 orang dan 600 orang. Itu sudah pasti,\\\" kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy di program diskusi soal UMP di Kantor Sekretariat DPN API, di Gedung Duta Graha, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (27\/11\/12).

Sumber detik.com

Bagikan Artikel ini