Menaker Bicara Duduk Perkara Tka China, Dari Informasi Invasi Hingga Pecahan Sembarangan

Konten [Tampil]

Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -Dalam beberapa waktu terakhir, berhembus kabar miring mengenai keberadaan sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA). Menaker Hanif Dhakiri angkat bicara, memastikan pemerintah hadir untuk menuntaskan problem itu.

Hanif mendapat informasi adanya kabar yang menyebutkan Indonesia kebanjiran Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China. Politikus PKB ini membantah kabar tersebut.

"Ada sebanyak 70 ribuan TKA di Indonesia. Apakah itu jumlahnya besar? Tidak, itu kurang lebih setara dengan 0,03 persen jumlah penduduk Indonesia," kata Hanif dalam pernyataannya Minggu (30/8/2015).

Hanif mengatakan, dari jumlah TKA itu, lebih banyak didominasi ialah TKA dari China.  Tahun 2015 TKA dari China sebesar 13.034 orang, disusul Jepang 10.128 orang, Korea Selatan 5.384 orang dan India sebanyak 3.462 orang. Selebihnya dari Malaysia, Amerika, Thailand, Filipina, Australia, Inggris serta negara lain.

"Jadi tidak benar itu ada istilah serangan atau eksodus tenaga kerja abnormal di Indonesia. Itu provokasi belaka. Faktanya tidak begitu. Jumlah maupun jabatan TKA di Indonesia masih terkendali," ujar Hanif.

Itu terkait jumlah TKA. Terkait demam isu TKA di Indonesia, Hanif memastikan, tidak ada kencederungan peningkatan. Malahan ia menyebut ada potensi penurunan.

Hanif juga merasa perlu menjelaskan mengenai adanya kebijakan gres menghapuskan Bahasa Indonesia sebagai salah satu unsur yang harus dikuasai TKA, untuk bekerja di Indonesia.

"Sebenarya bukan dihilangkan secara total, tetapi dihilangkan sebagai syarat masuk TKA saja. Perusahaan penguna TKA kan berkewajiban untuk melaksanakan alih teknologi dari TKA ke TKI. Tentu itu hanya dapat dilakukan apabila TKA-nya dapat berbahasa Indonesia. Adapun pembatalan Bahasa Indonesia sebagai syarat masuk dalam itu merupakan bentuk santunan bagi kebijakan investasi alasannya ialah syarat bahasa itu banyak dikeluhkan investor," ujar Hanif.

Meski begitu, Hanif juga tidak menutup mata mengenai adanya fenomena seputar TKA yang mendapat sorotan masyarakat menyerupai di Banten dan juga di Bali. Sang menteri juga sudah mengontak pihak perusahaan untuk mendapat duduk kasus persoalan.

"Memang betul itu kasus. Tetapi tidak dapat digeneralisir. Kasus Banten itu soal sikap TKA yang jorok, buang air besar sembarangan. Adalah tanggung jawab perusahaan untuk membina TKA yang digunakannya. Pengawas tenaga kerja sudah turun dan membina perusahaan tersebut dan sudah ditindaklanjuti oleh perusahaan dengan menambah jumlah toilet di tempat kerja," ujar Hanif.

Hanif juga berbicara mengenai masalah PLTU Celetukan yang jadi perbincangan. Sorotan berawal dari program pelantikan yang dihadiri oleh karyawan yang seluruhnya ialah TKA.

"Sedangkan masalah PLTU Celukan, itu soal kurang sensitifnya perusahaan dalam program peresmian, sehingga yang hadir orang China semua dan semuanya bernuansa China. Itu tidak etis alasannya ialah dapat menyebabkan kurang harmonisnya perusahaan dengan masyarakat sekitar. Pemerintah sudah menegur perusahaan maupun pemerintah tempat soal itu. Ke depan dilarang terjadi lagi. Menyangkut soal tenaga kerjanya, tidak benar kalau di PLTU celukan isinya China semua. TKA China berjumlah 135 orang dan tenaga kerja lokal sekitar 249 orang," ujar Hanif.

Sumber detik.com

Bagikan Artikel ini