Dpr Sanggup Kabar Kondisi Sebagian Tki Di Hong Kong Memprihatinkan

Konten [Tampil]

Foto: Lamhot Aritonang/detikcom
Jakarta -Wakil Ketua dewan perwakilan rakyat Fahri Hamzah membeberkan informasi soal kehidupan memprihatinkan TKI di sejumlah negara. Informasi yang diungkap yaitu soal kehidupan TKI Indonesia di Taiwan dan Hong Kong.

Di DPR, Fahri awalnya ditanya oleh wartawan soal kabar penyiksaan terhadap TKI di Taiwan. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Fahri berbicara ihwal kondisi memprihatinkan TKI di Hong Kong.

"Saya ketua tim pengawas tenaga kerja. Setelah tim kita bentuk kemarin, kita sudah mendapat ada berbagai informasi dari luar negeri, yang memang cukup mengagetkan, yang oleh pemerintah belum pernah diungkap. Ada data penting, misalnya, saya mendapat data dari satu report resmi dari NGO Path Finder, di Hong Kong (sebelumnya ada kesalahan sehingga tertulis 'Taiwan'-red) itu ada sekitar 1.000 tenaga kerja perempuan, dan sekitar 1.000 anaknya itu yang alhasil diasuh oleh NGO sebab kelahirannya tidak dikehendaki," kata Fahri seusai rapat paripurna di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2017).

"Dan yang mengagetkan juga yaitu mereka menyampaikan ada 30 persen dari tenaga kerja kita di sana (Hong Kong-red) itu yang mengidap HIV/AIDS," imbuhnya.

Karena data yang mengagetkan tersebut, Fahri berencana akan memanggil BNP2TKI dan Kemenaker untuk meminta klarifikasi soal permasalahan para TKI di luar negeri. Apalagi data yang didapat oleh Fahri yaitu data yang belum pernah diungkap oleh pemerintah. Karena itu, perlu pemeriksaan bersama dengan para pemangku kepentingan untuk menanggulangi permasalahan para TKI di luar negeri.

"Karena itu, tim pengawas tenaga kerja luar negeri, juga akan secepatnya memanggil pihak BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja untuk menjelaskan kasus-kasus ini, sebab dari versi resmi pemerintah itu tidak terungkap, tapi saya dikirimi koran-koran dan laporan-laporan dari NGO yang membantu tenaga kerja kita di luar negeri yang rupanya cukup menyedihkan keadaannya. Kaprikornus saya kira ini kita akan pemeriksaan bersama komisi terkait dan kita akan serahkan dokumen-dokumen terkait ke pemerintah," tuturnya.

Fahri menuturkan adanya kesulitan dalam upaya mengungkap permasalahan para TKI di Taiwan. Kesulitan tersebut sebab Indonesia tidak punya relasi diplomatik dengan Taiwan, yang berada di bawah kendali negara China.

"Kita ada problem dengan Taiwan begini, Taiwan termasuk memperkerjakan seperempat juta orang Indonesia. Tetapi sebab kita menghormati one China policy, alhasil anggota dewan tidak punya saluran untuk mengecek secara pribadi di lapangan, kami tadi juga tetapkan untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri semoga kita punya saluran diplomatik untuk melaksanakan pengecekan lapangan terhadap fakta-fakta lapangan sebenarnya. Sehingga kita juga sudah mengontak asosiasi tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan, sehingga mereka akan berkumpul dan memberikan apa problem tenaga kerja yang ada di lapangan," ujar Fahri.

Berikut ini transkrip wawancara wartawan di dewan perwakilan rakyat dengan Fahri Hamzah, Selasa (10/1) lalu:

Pak, Apa benar banyak TKI disiksa di Taiwan?
Saya ketua tim pengawas tenaga kerja, sehabis tim kita bentuk kemarin, kita sudah mendapat ada berbagai informasi dari luar negeri, yang memang cukup mengagetkan yang oleh Pemerintah belum pernah diungkap. Ada data penting misalnya, saya mendapat data dari satu report resmi dari NGO Path Finder, di Hong Kong itu ada sekitar 1.000 tenaga kerja perempuan, dan sekitar 1.000 anaknya itu yang alhasil diasuh oleh NGO sebab kelahirannya tidak dikehendaki. Dan yang mengagetkan juga yaitu mereka menyampaikan ada 30 persen dari tenaga kerja kita di sana itu yang mengidap HIV AIDS, nah ini data-data yang memang kami gres dengar termasuk soal penyiksaan dan sebagainya, sebab itu tim pengawas tenaga kerja luar negeri, juga akan secepatnya memanggil pihak BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja untuk menjelaskan kasus-kasus ini, sebab dari versi resmi pemerintah itu tidak terungkap, tapi saya dikirimi koran-koran dan laporan-laporan dari NGO yang membantu tenaga kerja kita di luar negeri yang rupanya cukup menyedihkan keadaannya. Kaprikornus saya kira ini kita akan pemeriksaan bersama komisi terkait dan kita akan serahkan dokumen-dokumen terkait ke pemerintah.

Termasuk yang Taiwan?
Termasuk yang Taiwan ini. Sebenarnya gini ya, kita ada problem dengan Taiwan begini, Taiwan termasuk memperkerjakan seperempat juta orang Indonesia. Tetapi sebab kita menghormati one China policy, alhasil anggota dewan tidak punya saluran untuk mengecek secara pribadi di lapangan, kami tadi juga tetapkan untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri semoga kita punya saluran diplomatik untuk melaksanakan pengecekan lapangan terhadap fakta-fakta lapangan sebenarnya. Sehingga kita juga sudah mengontak asosiasi tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan, sehingga mereka akan berkumpul dan memberikan apa problem tenaga kerja yang ada di lapangan. Itu sedang ditindaklanjuti.

Bisa tidak kolaborasi dengan Taiwan ditinjau ulang?
Taiwan itu kan Anda tahu, Donald Trump juga barusan mendapat protes dari Amerika Serikat sebab mendapat telepon ucapan selamat dari Presiden Taiwan. Dan Indonesia sendiri di dalam paspor anggota dewan perwakilan rakyat dan PNS kan tertulis ada dua negara yang dilarang dikunjungi, yaitu Taiwan dan Israel. Nah kita tidak punya saluran diplomatik di sana, tetapi sanggup menggunakan paspor hijau. Tapi sebab kita mau menghormati Tiongkok, tentu kita ingin mendapat saluran diplomatik hanya untuk melaksanakan pengawasan terhadap tenaga kerja. Kaprikornus ini saya kira akan kita lakukan.

Kalau sudah sanggup mendapat akses, apa targetnya?
Ya kan ini masalahnya tidak terungkap. Selama ini, artinya Pemerintah tidak terbuka dengan adanya duduk kasus yang massif ini. Hong Kong sesungguhnya lebih terbuka sebab ia gres kan dari Inggris, ini saja kita nggak tahu, ternyata di sana itu fatal sekali keadaannya. Banyak di kita ini mengirim tenaga kerja tanpa persiapan, sehingga dikala mereka menjadi korban tidak ada yang mengurus. Saya kira ini yang akan kita dalami.

detikcom juga sudah menghubungi Fahri terkait dengan ralat informasi ini. Fahri menunjukkan pernyataan terbaru terkait permasalahan TKI di Hong Kong.

"Sebagai timwas, saya mendapat laporan dari luar negeri, yang memang saluran resmi dari pemerintah kami belum sanggup laporan itu. Laporan contohnya dari Hong Kong. Itu ada laporan bahwa di sana lebih-kurang 1.000 anak dari 1.000 orang tua, khususnya tenaga kerja perempuan Indonesia, yang punya anak sekitar seribu, bawah umur yang tidak dikehendaki kelahirannya, sehingga mereka itu diasuh oleh LSM. Ada juga kabar di situ, 30 persen dari penderita HIV di kalangan tenaga kerja itu yaitu berasal dari tenaga kerja Indonesia. Laporan resmi yang saya terima, dan itu laporan tertulis, dan sudah saya teruskan ke timwas tenaga kerja yang nanti akan melanjutkan untuk pengecekan langsung," kata Fahri Hamzah, Kamis (12/1).

Sumber detik.com

Bagikan Artikel ini