Tak Sekadar Memindahkan Ibu Kota
Selasa, 21 Mei 2019
Tulis Komentar
Konten [Tampil]
Ilustrasi: Zaki Alfarabi/detikcomJakarta -
Topik hangat masyarakat Indonesia dalam beberapa simpulan ini ialah ihwal pemindahan ibu kota. Presiden Joko Widodo dikabarkan menentukan opsi pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Isu tersebut bantu-membantu sudah usang menjadi perbincangan bahkan semenjak zaman Presiden Bung Karno. Pulau Kalimantan menjadi alternatif berpengaruh sebagai calon lokasi ibu kota baru. Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro memperkirakan dana yang dibutuhkan sebesar Rp 466 triliun.
Pemindahan ibu kota dianggap sebagai langkah untuk mengurangi beban DKI Jakarta. Kondisi Jakarta kini sudah jenuh dan sulit melaksanakan pengembangan alasannya ialah keterbatasan lahan. Selain itu, tujuan lainnya ialah pemerataan pembangunan di Indonesia yang selama ini masih terpusat di Pulau Jawa. Ibu kota gres diharapkan akan menjadi trigger sehingga memicu perkembangan di luar Jawa.
Melihat kondisi DKI Jakarta kini dan permasalahan ketimpangan, gosip pemindahan ibu kota ke luar Jawa menjadi logis. Hal yang perlu menjadi perhatian ialah perencanaan yang matang dalam penentuan dan pembangunan ibu kota baru. Tanpa perencanaan matang maka tujuan pemindahan ibu kota tidak berjalan maksimal. Penentuan fungsi dan konektivitas wilayah merupakan aspek penting untuk mendukung pengembangan ibu kota baru. Apabila dua hal ini tidak dipertimbangkan dengan seksama maka pemindahan ibu kota sama ibarat hanya memindahkan masalah.
Pemindahan ibu kota dianggap sebagai langkah untuk mengurangi beban DKI Jakarta. Kondisi Jakarta kini sudah jenuh dan sulit melaksanakan pengembangan alasannya ialah keterbatasan lahan. Selain itu, tujuan lainnya ialah pemerataan pembangunan di Indonesia yang selama ini masih terpusat di Pulau Jawa. Ibu kota gres diharapkan akan menjadi trigger sehingga memicu perkembangan di luar Jawa.
Melihat kondisi DKI Jakarta kini dan permasalahan ketimpangan, gosip pemindahan ibu kota ke luar Jawa menjadi logis. Hal yang perlu menjadi perhatian ialah perencanaan yang matang dalam penentuan dan pembangunan ibu kota baru. Tanpa perencanaan matang maka tujuan pemindahan ibu kota tidak berjalan maksimal. Penentuan fungsi dan konektivitas wilayah merupakan aspek penting untuk mendukung pengembangan ibu kota baru. Apabila dua hal ini tidak dipertimbangkan dengan seksama maka pemindahan ibu kota sama ibarat hanya memindahkan masalah.
Pertama, pemisahan fungsi ibu kota. Selama ini fungsi pusat negara masih berada di Jakarta dan sekitarnya. Pusat pemerintahan, perdagangan ekonomi, bisnis, dan industri semua mengumpul di satu kawasan. Hal tersebut mengakibatkan konsentrasi dan mobilitas penduduk serta barang menjadi terpusat. Kepadatan penduduk di DKI Jakarta mencapai 15.663 jiwa/km2 (BPS, 2018), sedangkan luas daerahnya paling kecil se-Indonesia.
Ketidakseimbangan antara populasi dengan luas wilayah menimbulkan tekanan penduduk begitu besar. Setiap tahun migrasi ke Jakarta mencapai puluhan ribuan dari aneka macam daerah. Kondisi ini memicu munculnya aneka macam persoalan ibarat alih fungsi lahan, kemacetan atau pemanfaatan air tanah berlebihan.
Sudah banyak pola negara yang mulai berbagi fungsi pusat negara ke beberapa kota. Malaysia membangun daerah Putra Jaya sebagai pusat kegiatan pemerintahan, sedangkan Kuala Lumpur menjadi pusat ekonomi. Brasil telah memindahkan kegiatannya pusat pemerintahan ke Brasilia dari Rio De Janiero semenjak 1960-an. Amerika Serikat memusatkan pemerintahannya di Washington DC, sedangkan pusat ekonomi di New York, Miami, atau Los Angeles. Jumlah penduduk di Washington DC bahkan tidak mencapai 1 juta jiwa.
Konsep ini yang perlu diadopsi oleh pemerintah apabila memang planning pemindahan akan direalisasikan. Tidak serta merta semua fungsi Jakarta ikut dipindah menuju ke lokasi baru. Apakah nanti fungsi pemerintah atau ekonomi yang dipindah perlu kajian lebih mendalam. Tujuan pemisahan fungsi untuk berbagi pusat-pusat pertumbuhan, sehingga mengurangi tekanan pembangunan. Harapannya mobilitas barang dan penduduk tidak fokus pada satu kota saja tetapi menyebar.
Selain itu akan tercipta interaksi saling menguntungkan antara ibukota gres dengan pusat pertumbuhan lainnya. Kondisi tersebut akan memicu perkembangan pembangunan di luar Jawa. Konsentrasi penduduk di Jawa akan berkurang munculnya pusat-pusat ekonomi gres jawaban pemindahan ibu kota.
Pengurangan konsentrasi penduduk juga akan berdampak konkret terhadap kelestarian lingkungan. Pulau-pulau di luar Jawa mempunyai daerah strategis untuk pelestarian alam. Pengurangan tersebut akan menurunkan tekanan pembangunan pada lingkungan hidup. Kondisi daya dukung dan daya tampung lokasi ibu kota sanggup terjaga dalam kurun waktu jangka panjang. Sisi lain, tekanan terhadap lahan pertanian di Pulau Jawa akan menurun alasannya ialah beban sebagian ibu kota telah dipindah.
Ketidakseimbangan antara populasi dengan luas wilayah menimbulkan tekanan penduduk begitu besar. Setiap tahun migrasi ke Jakarta mencapai puluhan ribuan dari aneka macam daerah. Kondisi ini memicu munculnya aneka macam persoalan ibarat alih fungsi lahan, kemacetan atau pemanfaatan air tanah berlebihan.
Sudah banyak pola negara yang mulai berbagi fungsi pusat negara ke beberapa kota. Malaysia membangun daerah Putra Jaya sebagai pusat kegiatan pemerintahan, sedangkan Kuala Lumpur menjadi pusat ekonomi. Brasil telah memindahkan kegiatannya pusat pemerintahan ke Brasilia dari Rio De Janiero semenjak 1960-an. Amerika Serikat memusatkan pemerintahannya di Washington DC, sedangkan pusat ekonomi di New York, Miami, atau Los Angeles. Jumlah penduduk di Washington DC bahkan tidak mencapai 1 juta jiwa.
Konsep ini yang perlu diadopsi oleh pemerintah apabila memang planning pemindahan akan direalisasikan. Tidak serta merta semua fungsi Jakarta ikut dipindah menuju ke lokasi baru. Apakah nanti fungsi pemerintah atau ekonomi yang dipindah perlu kajian lebih mendalam. Tujuan pemisahan fungsi untuk berbagi pusat-pusat pertumbuhan, sehingga mengurangi tekanan pembangunan. Harapannya mobilitas barang dan penduduk tidak fokus pada satu kota saja tetapi menyebar.
Selain itu akan tercipta interaksi saling menguntungkan antara ibukota gres dengan pusat pertumbuhan lainnya. Kondisi tersebut akan memicu perkembangan pembangunan di luar Jawa. Konsentrasi penduduk di Jawa akan berkurang munculnya pusat-pusat ekonomi gres jawaban pemindahan ibu kota.
Pengurangan konsentrasi penduduk juga akan berdampak konkret terhadap kelestarian lingkungan. Pulau-pulau di luar Jawa mempunyai daerah strategis untuk pelestarian alam. Pengurangan tersebut akan menurunkan tekanan pembangunan pada lingkungan hidup. Kondisi daya dukung dan daya tampung lokasi ibu kota sanggup terjaga dalam kurun waktu jangka panjang. Sisi lain, tekanan terhadap lahan pertanian di Pulau Jawa akan menurun alasannya ialah beban sebagian ibu kota telah dipindah.
Kedua, konektivitas antarwilayah. Salah satu tujuan pemindahan ibu kota ialah memicu pembangunan di luar jawa dengan impian terjadi pemerataan. Tentu tidak serta merta apabila ibu kota pindah, maka pemerataan akan berjalan dengan sendirinya. Perlu beberapa aspek pendukung untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satunya jaringan konektivitas. Menurut Kuncoro dalam buku Perencanaan Daerah (2012), konektivitas merupakan salah satu penyebab terjadinya ketimpangan di Indonesia.
Karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur perhubungan. Perlu biaya tinggi dan waktu lebih usang untuk membangun di daerah bergunung atau wilayah yang dipisahkan oleh lautan. Kerusakan jalan, keterbatasan moda transportasi udara dan bahari serta minim akomodasi pendukung masih menjadi persoalan di negeri ini. Hal tersebut menghambat kelancaran mobilitas masyarakat, pemikiran distribusi perdagangan atau barang hasil produksi. Aktivitas ekonomi sanggup terhambat sehingga mempengaruhi perkembangan ekonomi wilayah.
Dukungan secara politis juga penting untuk pembangunan infrastruktur terutama yang terkait konektivitas. Proyek-proyek infrastruktur mempunyai rentang waktu penyelesaian dalam jangka panjang. Selama ini banyak kebijakan diganti atau tidak boleh seiring dengan pergantian kepemimpinan. Padahal konektivitas akan terjalin apabila pembangunan infrastruktur perhubungan berjalan secara berkesinambungan.
Komitmen jangka panjang penting biar pembangunan sanggup dilanjutkan kepala negara/daerah lintas periode. Kesinambungan ialah kunci bagi keberhasilan suatu planning pembangunan jangka panjang. Apabila tidak sinkron, maka tidak akan terjalin konektivitas. Hal ini hanya akan menghamburkan-hamburkan uang negara yang jumlahnya tidak sedikit. Apalagi dana infrastruktur selalu mempunyai proporsi paling besar dari anggaran.
Tujuan pemerataan dari pemindahan ibu kota sulit terwujud apabila tidak didukung konektivitas antarwilayah. Hal ini alasannya ialah daerah yang minim konektivitas akan tetap terhambat untuk berinteraksi dengan pusat pertumbuhan atau ibukota baru. Apabila kondisinya ibarat ini, maka perkembangan hanya terpusat di Jawa atau lokasi ibu kota baru. Multiplier effect (dampak pengganda) ibu kota gres tidak akan memberi dampak hingga skala nasional.
Konektivitas dibutuhkan biar melancarkan pemikiran barang maupun dari atau ke ibu kota gres dengan pusat pertumbuhan lainnya. Hal tersebut akan membuat interaksi saling menguntungkan antarwilayah. Perkembangan ibu kota gres akan pesat alasannya ialah mendapat besarnya sumbangan dari pusat pertumbuhan lainnya. Dukungan sanggup berupa suplai materi produksi, hasil industri, atau tenaga kerja.
Pusat pertumbuhan juga mendapat laba alasannya ialah kegiatan ekonomi berjalan untuk memenuhi kebutuhan dari ibu kota baru. Apabila memang ibu kota pindah ke Pulau Kalimantan, pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan konektivitas Indonesia Timur. Hal ini akan menunjukkan peluang pusat pertumbuhan di Indonesia Timur untuk menangkap peluang multiplier effect dari ibu kota baru. Apabila kondisi ini berjalan dengan lancar maka tujuan pemerataan pembangunan sanggup tercapai.
Karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur perhubungan. Perlu biaya tinggi dan waktu lebih usang untuk membangun di daerah bergunung atau wilayah yang dipisahkan oleh lautan. Kerusakan jalan, keterbatasan moda transportasi udara dan bahari serta minim akomodasi pendukung masih menjadi persoalan di negeri ini. Hal tersebut menghambat kelancaran mobilitas masyarakat, pemikiran distribusi perdagangan atau barang hasil produksi. Aktivitas ekonomi sanggup terhambat sehingga mempengaruhi perkembangan ekonomi wilayah.
Dukungan secara politis juga penting untuk pembangunan infrastruktur terutama yang terkait konektivitas. Proyek-proyek infrastruktur mempunyai rentang waktu penyelesaian dalam jangka panjang. Selama ini banyak kebijakan diganti atau tidak boleh seiring dengan pergantian kepemimpinan. Padahal konektivitas akan terjalin apabila pembangunan infrastruktur perhubungan berjalan secara berkesinambungan.
Komitmen jangka panjang penting biar pembangunan sanggup dilanjutkan kepala negara/daerah lintas periode. Kesinambungan ialah kunci bagi keberhasilan suatu planning pembangunan jangka panjang. Apabila tidak sinkron, maka tidak akan terjalin konektivitas. Hal ini hanya akan menghamburkan-hamburkan uang negara yang jumlahnya tidak sedikit. Apalagi dana infrastruktur selalu mempunyai proporsi paling besar dari anggaran.
Tujuan pemerataan dari pemindahan ibu kota sulit terwujud apabila tidak didukung konektivitas antarwilayah. Hal ini alasannya ialah daerah yang minim konektivitas akan tetap terhambat untuk berinteraksi dengan pusat pertumbuhan atau ibukota baru. Apabila kondisinya ibarat ini, maka perkembangan hanya terpusat di Jawa atau lokasi ibu kota baru. Multiplier effect (dampak pengganda) ibu kota gres tidak akan memberi dampak hingga skala nasional.
Konektivitas dibutuhkan biar melancarkan pemikiran barang maupun dari atau ke ibu kota gres dengan pusat pertumbuhan lainnya. Hal tersebut akan membuat interaksi saling menguntungkan antarwilayah. Perkembangan ibu kota gres akan pesat alasannya ialah mendapat besarnya sumbangan dari pusat pertumbuhan lainnya. Dukungan sanggup berupa suplai materi produksi, hasil industri, atau tenaga kerja.
Pusat pertumbuhan juga mendapat laba alasannya ialah kegiatan ekonomi berjalan untuk memenuhi kebutuhan dari ibu kota baru. Apabila memang ibu kota pindah ke Pulau Kalimantan, pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan konektivitas Indonesia Timur. Hal ini akan menunjukkan peluang pusat pertumbuhan di Indonesia Timur untuk menangkap peluang multiplier effect dari ibu kota baru. Apabila kondisi ini berjalan dengan lancar maka tujuan pemerataan pembangunan sanggup tercapai.
Pemisahan fungsi dan konektivitas wilayah merupakan poin krusial untuk mendukung pengembangan ibu kota baru. Pemindahan ibu kota tidak akan berdampak luas apabila pembagian fungsi tidak terang serta tidak dibarengi pembangunan konektivitas. Jangan hingga uang negara sebanyak ratusan triliun terbuang sia-sia. Pemindahan ibu kota tidak sesederhana memindahkan gedung atau relokasi kawasan.
Memindahkan ibu kota berarti akan mengubah arah perkembangan skala nasional. Oleh alasannya ialah itu, semua aspek perlu dikaji secara detail baik aspek biaya, infrastruktur, ekonomi, geopolitik, termasuk dampak lingkungan. Hal ini biar lokasi memang benar layak untuk pembangunan dan menampung acara ibu kota dalam jangka panjang. Selain itu perlu perencanaan taktik yang matang biar dampak ibu kota gres sanggup menunjukkan manfaat dalam lingkup luas, tidak hanya sekedar pindah lokasi.
Gilang Adinugroho alumnus Magister Geografi Universitas Gadjah Mada, konsultan Lingkungan Hidup dan Perencanaan Pembangunan Wilayah
Memindahkan ibu kota berarti akan mengubah arah perkembangan skala nasional. Oleh alasannya ialah itu, semua aspek perlu dikaji secara detail baik aspek biaya, infrastruktur, ekonomi, geopolitik, termasuk dampak lingkungan. Hal ini biar lokasi memang benar layak untuk pembangunan dan menampung acara ibu kota dalam jangka panjang. Selain itu perlu perencanaan taktik yang matang biar dampak ibu kota gres sanggup menunjukkan manfaat dalam lingkup luas, tidak hanya sekedar pindah lokasi.
Gilang Adinugroho alumnus Magister Geografi Universitas Gadjah Mada, konsultan Lingkungan Hidup dan Perencanaan Pembangunan Wilayah
Tulisan ini ialah kiriman dari pembaca detik, isi dari goresan pena di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat goresan pena kau sendiri? Klik di sini sekarang!
Sumber detik.com
Belum ada Komentar untuk "Tak Sekadar Memindahkan Ibu Kota"
Posting Komentar