Sambangi Dpr, Kepala Bnp2tki Bahas Pemberantasan Durjana Dan Calo Tki

Konten [Tampil]

Jakarta -Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid mengaku ‎telah berkirim surat kepada Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri serta DPR. Nusron meminta sejumlah kebijakan mengenai TKI dievaluasi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX dewan perwakilan rakyat RI, Nusron menyampaikan adanya tiga persoalan.
Pertama, review biaya penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dimana terdapat biaya penempatan TKI yang dirasakan masih mahal pada empat negara adalah Taiwan, Hong Kong, Singapura dan Malaysia.

"TKI yang non prosedural atau ilegal," kata Nusron di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Persoalan lain yang dibahas mengenai moratorium TKI serta layanan satu pintu untuk mempercepat pelayanan TKI.‎

"Masalah struktur biaya TKI. Sampai ketika ini TKI biaya keberangkatan masih terlalu mahal. BNP2TKI minta kebijakan itu direview," tuturnya.

Nusron menegaskan durjana serta calo TKI harus diberantas. Ia mencontohkan calo TKI kolam Nabi Sulaeman yang menunjukkan kebaikan kepada keluarga.

"Anakmu tak kasih duit kemudian anakmu Kerja di Hongkong, ternyata masuk komponen utang, kemudian dicicil dengan bunga hingga 30 persen atau 33 persen. Mereka kerja tiga tahun kemudian honor 10 hilan untuk potongan," ungkapnya.

Nusron mengaku banyak mendengar insiden miris yang dialami TKI terkait dilema calo. Banyak TKI tidak ingin pulang ke Indonesia meskipun masa kerjanya telah habis. "Nggak berani pulang kemudian jadi ilegal. Kalau pulang dikejar-kejar calo," imbuhnya.

Sumber detik.com

Bagikan Artikel ini