Langkah Senyap Kpk

Konten [Tampil]

Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Pelan dan senyap. Begitulah langkah pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Jauh dari hingar bingar pemberitaan di media, namun efeknya luar biasa. Jumlah duit yang berhasil diselamatkan KPK lewat pencegahan ini juga tak main-main. Pada 2017 misalnya, KPK berhasil menyelamatkan duit negara Rp 2,67 triliun dari pencegahan. Meski demikian, ada saja orang yang menganggap KPK tak melaksanakan kiprah pencegahan secara maksimal sehingga menggulirkan revisi UU KPK yang hasilnya disahkan.

Setidaknya itulah yang tergambar dari curahan hati Wakil Ketua KPK Laode M Syarif pada Selasa (10/9) menyerupai dimuat di media massa. Saat itu, Syarif menyampaikan kegiatan pencegahan KPK kerap tak dianggap. Padahal, banyak uang berhasil diselamatkan. Dia pun mencontohkan bagaimana KPK membantu PT KAI menyelamatkan asetnya. Syarif turut mengungkit bagaimana KPK membantu Tentara Nasional Indonesia dalam menginventarisasi tanah yang jumlahnya kalau dirupiahkan mencapai triliunan; bagaimana KPK membantu pemerintah kawasan menyerupai DKI Jakarta mencegah korupsi supaya pendapatannya naik, hingga langkah KPK dalam menyelamatkan sumber daya alam.

Masih berdasarkan Syarif, KPK setidaknya berhasil menemukan sepuluh ribu izin perjuangan pertambangan yang enam ribu di antaranya bermasalah. Salah satunya tidak membayar pajak yang artinya kewajiban perusahaan tambang itu kepada negara tak ditunaikan. Padahal, ada hak rakyat yang dari hasil perjuangan pertambangan tersebut. Keberadaan tambang sudah barang tentu mengganggu ekosistem sehingga harusnya ada kompensasi yang dibayarkan perusahaan tambang pada rakyat lewat pajaknya.

Mari kita fokus pada poin evakuasi sumber daya alam ini. Meski tak banyak terekspos di media massa, KPK bersama instansi terkait menyerupai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian ESDM telah merintis Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) semenjak 2014. Mulai ketika itu, KPK melaksanakan aneka macam intervensi demi menyelamatkan pundi-pundi rupiah yang harusnya mengalir dari acara terkait sumber daya alam. Pada 2015 misalnya, KPK melaksanakan intervensi hingga terbentuk korsup minerba di 19 provinsi, kajian sistem PNBP kehutanan, telaah perkara migas serta telaah perkara listrik.

Sebenarnya mengapa KPK harus bersusah payah melaksanakan evakuasi sumber daya alam?

Mari kita lihat fakta-fakta yang diungkap KPK dalam Nota Sintesis Evaluasi GNP-SDA 2018. Dalam nota sintesis itu, KPK menyebut ada empat jenis sumber daya alam yang berperan besar dalam menyumbang PDB pada 2017. Yakni, hutan, perkebunan sawit, tambang, dan perikanan. Dalam perolehan PDB 2017 keempat sektor itu menyumbang Rp 1.480,04 triliun atau 10,89% dari total PDB Indonesia.

Dari jumlah itu, kalau dirinci sektor kehutanan menyumbang 6,19%, pertambangan minerba menyumbang 43,13%, perkebunan atau sawit menyumbang 23,62%, dan perikanan memberi donasi 27,07%. Selain itu, sektor SDA pada 2017 juga menyerap tenaga kerja hingga 37,31 juta orang. Tapi, penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hanya Rp 99,91 triliun dengan tax ratio yang cukup rendah yaitu 3,87%.

Di balik angka-angka itu, ada sisi negatif dari pengelolaan SDA di Indonesia. Misalnya, penurunan daya dukung lingkungan hingga mengakibatkan banjir, longsor, pencemaran sungai, kekeringan lahan-lahan pertanian, serta aneka macam konflik lahan hingga hilangnya mata pencarian masyarakat. Pengelolaan SDA belum berkeadilan.

Untuk perjuangan kehutanan misalnya, penguasaan perjuangan oleh korporasi besar mencapai 40.463.103 ha, namun perjuangan kehutanan yang dikuasai rakyat hanya seluas 1.748.931 Ha. Belum lagi problem izin yang kacau balau. Masih berdasarkan ucapan Syarif, beliau mencontohkan kekacauan izin perjuangan tambang yang terjadi di Kalimantan Timur, luas izin pengelolaan tambangnya melebihi luas daratan provinsi itu sendiri.

Lalu, apa yang sudah dilakukan KPK lewat GNP-SDA?

Sejak 2014, KPK berupaya memaksimalkan pendapatan negara dari sektor SDA ini. Dalam nota sintesis ini disebutkan wajib pajak di sektor SDA sangat rendah tingkat kepatuhannya. Pada 2014 misalnya, penerimaan pajak dari sektor SDA berjumlah Rp 43,34 triliun atau hanya 4,41% dari total penerimaan pajak. Nilai realisasi pajak itu dianggap KPK tidak sebanding dengan nilai PDB di sektor itu yang mencapai Rp 1.188,25 triliun.

Dengan kata lain, tax ratio di keempat sektor SDA itu hanya 3,64%. Setelah dilakukan aneka macam cara untuk memperbaiki data dan sistem antarlembaga terkait SDA, perlahan tapi niscaya penerimaan negara dari sektor SDA naik. Dalam periode 2014 hingga 2017, berdasarkan nota sintesis itu terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar 32,18%. Peningkatan paling signifikan terjadi di sektor kelautan dan perikanan, yaitu 56,47%.

Tax ratio pada 2017 juga naik, meski masih belum maksimal yaitu 3,87% dari sebelumnya 3,64% pada 2014. PNBP SDA sektor minerba dan perikanan naik dari sebelumnya Rp 21,90 triliun pada 2015 menjadi Rp 28,35 triliun pada 2017 atau meningkat sebesar 29,45%. Peningkatan PNBP sektor minerba itu salah satunya didorong pembentukan Direktorat PNBP di Kementerian ESDM, penyempurnaan sistem pembayaran, serta kenaikan harga komoditas pertambangan.

Masih pada periode yang sama, pendapatan yang berasal dari iuran produksi atau royalti juga naik dari Rp 16,73 triliun menjadi Rp 23,24 triliun. Sementara tunggakan PNBP sektor minerba yang mencapai Rp 25,5 triliun pad 2015, per Juli 2018 yang tersisa tinggal Rp 4,5 triliun.

PNBP dari sektor sawit juga naik. Pada Juli 2015 terhimpun penerimaan sebesar Rp 6,90 triliun yang kemudian naik hingga Rp 14,27 triliun pada 2017. Kenaikan itu salah satunya didorong penagihan tunggakan oleh instansi terkait. Meski demikian, harus diakui kenaikan tidak terjadi untuk sektor kehutanan. Penerimaan PNBP di sektor kehutanan menurun dari Rp 4,15 triliun di tahun 2015 menjadi Rp 4,10 triliun di tahun 2017. Penyebabnya antara lain turunnya dana reboisasi hingga penurunan penerimaan provisi sumber daya hutan.

Usaha keras KPK menggandeng aneka macam instansi menyelamatkan sumber daya alam dan uang negara itu tiada artinya kalau tak diiringi sikap higienis dari para pejabat negara. Kerja KPK tersebut sanggup saja terbentur dengan para pejabat yang memanfaatkan kuasanya untuk menguntungkan diri sendiri. Sebut saja perkara dugaan korupsi eks Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman. Kasus ini diduga mengakibatkan negara rugi Rp 2,7 triliun. Angka itu disebut KPK berasal dari penjualan produksi nikel yang melalui proses perizinan yang melawan hukum. Dia diduga melaksanakan korupsi terkait izin eksplorasi, izin perjuangan pertambangan, dan izin operasi produksi di wilayahnya.

Berikutnya, ada juga perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi. Ada indikadi kerugian negara hingga Rp 5,8 triliun dalam perkara ini. Angka kerugkan tersebut diduga terjadi alasannya Supian mengeluarkan izin perjuangan pertambangan tidak sesuai dengan mekanisme bagi tiga perusahaan tambang. Indikasi kerugian negara Rp 5,8 triliun dan 711 ribu dolar AS itu berdasarkan KPK berasal dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, serta kerugian kehutanan akhir produksi dan kegiatan pertambangan.

Mudah-mudahan langkah KPK mengembalikan hak rakyat dari kerugian negara dalam dua perkara itu tak terhambat aturan dalam revisi UU KPK. Senyapnya kabar upaya pencegahan KPK tentu bukan masalah. Kerja pencegahan KPK itu akan selalu diingat dan dirasakan keuntungannya secara berkepanjangan oleh rakyat.

Raras Adining masyarakat antikorupsi

Tulisan ini yaitu kiriman dari pembaca detik, isi dari goresan pena di luar tanggung jawab redaksi. Ingin menciptakan goresan pena kau sendiri? Klik di sini sekarang!

Sumber detik.com

Bagikan Artikel ini