Buruh Migran: Jika Ada Rapat Di Dpr, Kami Tak Pernah Dilibatkan
Rabu, 03 Mei 2017
Tulis Komentar
Konten [Tampil]
Juru Bicara JBMI Eni Lestari Andayani Foto: Bagus Prihantoro Nugroho/detikcomHong Kong -Buruh migran mestinya juga menerima perhatian baik dari direktur dari sisi kebijakan, atau legislatif dari regulasi. Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) merasa selama ini mereka tak pernah dilibatkan dalam penyusunan regulasi.
"Sampai ketika ini kami tak diakui, kalau ada pertemuan, ada rapat dewan perwakilan rakyat apapun kami nggak pernah dihitung, padahal mereka ngomongin kami loh!" ungkap Juru Bicara JBMI, Eni Lestari Andayani, ketika berbincang di Asia World Expo, Hong Kong, Senin (1/5/2017).
Eni Lestari juga pernah berbicara perihal hal ini dalam Sidang Umum ke-71 PBB di New York, Amerika Serikat, tahun 2016. Menurut dia, di mana pun buruh migran tak pernah dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi perihal hak dan kewajiban mereka.
Dia mencontohkan, dulu pernah ada kebijakan oleh pemerintah untuk menunjukkan ponsel kepada TKI di Timur Tengah. Maksudnya yakni biar para buruh migran itu sanggup berkomunikasi ke KBRI, KJRI, atau otoritas lain.
Menurut Eni kebijakan itu juga salah alasannya di banyak tempat, justru ponsel para buruh migran 'disita' oleh majikan atau pun agen. Sehingga kebijakan itu sama sekali tak efektif.
Meski ingin aspirasinya didengar, Eni tak mau ada anggota dewan perwakilan rakyat yang melaksanakan kunker ke negara penempatan para buruh migran. Sementara itu, ketika ini dewan perwakilan rakyat memang tengah reses untuk menyerap aspirasi.
Sumber detik.com
Belum ada Komentar untuk "Buruh Migran: Jika Ada Rapat Di Dpr, Kami Tak Pernah Dilibatkan"
Posting Komentar