4 Tahun Jokowi-Jk Dan Realisasi Nawacita
Minggu, 21 Oktober 2018
Tulis Komentar
Konten [Tampil]
Jokowi dan JK ketika memimpin rapat kabinet. (Agung Pambudhy/detikcom)Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) sudah memimpin Republik Indonesia selama 4 tahun. Tentu sudah banyak kebijakan yang dilakukan, tapi apakah jadwal prioritas mereka yang bertajuk Nawacita sudah tuntas?
Nawacita yaitu sembilan jadwal prioritas Jokowi-JK yang disampaikan pada ketika mengikuti Pilpres 2014. Pada dokumen visi, misi, dan jadwal kerja Jokowi-JK, Nawacita dijabarkan panjang hingga 5,5 halaman. Setiap poin dari Nawacita kalimat pertama ditulis dengan abjad tebal.
Jokowi kembali menyinggung soal pembangunan infrastruktur besar-besaran yang telah dilakukan. Dia menyatakan sesudah ini akan memprioritaskan jadwal wacana pemberdayaan ekonomi.
"Setelah kita garap infrastruktur yang besar-besar, kita mulai geser pada pemberdayaan ekonomi daerah, ekonomi desa, dengan penemuan dan teknologi yang sempurna guna. Arahkan ke sana. Kalau ada infrastruktur yang belum rampung, kerjakan. Hidupkan yang namanya ekonomi gres di desa, di kecamatan, sehingga seluruh (barang) sanggup dipasarkan," kata Jokowi ketika menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan Tahun 2018. Kegiatan ini digelar di daerah Garuda Wisnu Kencana Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Jumat (19/10/2018).
Jokowi dan JK dilantik pada 20 Oktober 2014. Hari ini, Sabtu (20/10/2018), keduanya sempurna memimpin selama 4 tahun. Ada sederet sasaran normatif yang tertulis dalam Nawacita Jokowi-JK, detikcom merangkum beberapa sasaran tersebut berikut bentuk realisasinya.
Begini beberapa bentuk realisasi Nawacita Jokowi-JK berdasarkan catatan detikcom:
1. Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan menunjukkan rasa kondusif pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang tepecaya dan pembangun pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
Realisasi:
Salah satu sasaran normatif dari Nawacita poin satu ini yaitu proteksi terhadap buruh migran RI di luar negeri. Di tahun keempat Jokowi-JK, ada seorang WNI yang dihukum mati, tapi ada pula yang berhasil bebas dari eksekusi mati.
Pada 18 Maret 2018, TKI asal Bangkalan, Madura, Muhammad Zaini Misrin Arsyad, dihukum mati d Arab Saudi. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan sudah berupaya maksimal untuk membebaskan Zaini Misrin.
Zaini dituduh membunuh majikannya pada 2004 dan Mahkamah Aamah Mekah memutus vonis mati pada 17 November 2008. Upaya banding yang dilakukan pengacara KBRI tidak mengubah vonis mahkamah sebelumnya. Zaini tetap divonis eksekusi mati. Vonis mati terhadap Zaini dinyatakan inkrah pada 2016 hingga dihukum pada 2018.
Pada Juli 2018, KBRI Riyadh berhasil membebaskan pasangan suami-istri dari eksekusi mati. Suami-istri asal Indramayu, Tohirin bin Mustopah Kudus dan Nurnengsih binti Karsidi Tasdik, yang bekerja di Arab Saudi dituduh melaksanakan sihir kepada majikannya pada Desember 2015. Melalui empat kali proses banding yang didampingi oleh KBRI Riyadh, pasangan ini hasilnya menghirup udara bebas pada 2016.
 Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel (kanan) bersama buruh migran yang selamat dari eksekusi mati, Jama'ah (tengah). (Foto: dok. KBRI Riyadh) |
Awal Oktober 2018, KBRI Riyadh juga membebaskan WNI dari eksekusi mati. Jama'ah binti Sarikan Diman asal Kalimantan Barat mulanya divonis mati sesudah dituduh melaksanakan sihir kepada majikannya dan ditangkap pada Februari 2010.
Mulanya ia dituntut ganti rugi oleh majikannya sebesar 1.080.000 riyal atau setara dengan Rp 3,8 miliar alasannya anaknya jadi lumpuh. Namun si majikan mengubah tuntutannya menjadi qisas atau berarti eksekusi mati. Jama'ah bebas sesudah sidang ke-18 pada 12 September 2018.
Sementara itu, berdasarkan catatan Migrant Care, ada 178 WNI yang terancam eksekusi mati di luar negeri per Maret 2018. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menyebut ada 117 WNI tercatat terancam eksekusi mati di Malaysia.
Selain soal proteksi kepada buruh migran, pada poin ini ada sasaran normatif mengenai batas negara. Selama 4 tahun menjabat, pemerintahan Jokowi sedikitnya telah membuat 7 pos lintas batas negara (PLBN) jadi megah. Ketujuh pos itu yaitu PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Kalimantan Barat, kemudian PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di NTT, serta PLBN Skouw di Papua.
 PLBN Skouw di Jayapura. (Foto: Fadhly F Rachman) |
Ada pula komitmen wacana turut menjaga perdamaian dunia. Untuk mencapai sasaran tersebut, Indonesia berjuang semoga dipilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Perjuangan itu terjawab pada Juni 2018 dalam Sidang Umum PBB. Kini Indonesia sanggup lebih aktif berperan dalam menjaga perdamaian dunia.
Sepanjang sejarah, Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak empat kali, yakni pada 1974-1975, 1995-1996, 2007-2008, dan sekarang untuk periode 2018-2019.
Janji berikutnya, masih dalam poin satu ini, yaitu soal kesejahteraan prajurit TNI. Menurut data Kantor Staf Presiden (KSP), pemerintah telah membangun rumah untuk prajurit TNI. Sampai 2018, sebanyak 214.441 rumah prajurit dibangun. Sedangkan pada 2015 ada 209.885 rumah. Selain itu, melalui PP 31/2018, tunjangan prajurit veteran juga dinaikkan sebesar 25 persen.
2. Kami akan membuat pemerintah tidak bolos dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
Realisasi:
Salah satu sasaran normatif dalam poin kedua yaitu mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi demokrasi. Tahun lalu, pemerintahan Indonesia menduduki peringkat pertama dalam Trust and Confidence in National Government berdasarkan data Gallup yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasinya yang berjudul Government at a Glance 2017. RI bahkan mengalahkan sejumlah negara, menyerupai Amerika Serikat, Inggris, Jerman, hingga Prancis.
3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Realisasi:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan wacana santunan Dana Desa. Dikutip dari situs Kementerian Keuangan, pada 2018 anggaran Dana Desa mencapai Rp 60 triliun untuk 74.958 desa di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data Kemenkeu, sejauh ini Dana Desa telah membuahkan 199.100 kilomtere jalan desa, 1.599 km jembatan, 325.599 unit sambungan air bersih, 4.656 unit embung desa, 48.271 unit posyandu, 19.794 unit pasar desa, 43.723 unit PAUD desa, 342.137 unit sumur dan MCK, serta 299.345 unit drainase dan irigasi untuk periode 2015-2017. Kemenkeu mencatat Dana Desa juga telah mengurangi ketimpangan di desa dari 0,34 pada 2014 menjadi 0,32 pada 2017.
 Jokowi ketika meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Sorong, Papua Barat. (Laily Rachev/Biro Pers Setpres) |
Sejak awal 2018 juga ada Program Padat Karya Tunai untuk pedesaan. Sebagai permulaan, sasaran jadwal ini yaitu 1.000 desa dari 100 kabupaten yang mempunyai ketimpangan sosial tinggi. Anggaran jadwal ini diambil dari Dana Desa. Untuk 2018, anggaran Padat Karya Tunai mencapai Rp 18 triliun untuk seluruh desa di Indonesia.
4. Kami akan menolak negara lemah dengan melaksanakan reformasi sistem dan penegakan aturan yang bebas korupsi, bermartabat dan tepercaya.
Realisasi:
Sederet kepala daerah ditangkap KPK terkait kasus korupsi. KPK tercatat melaksanakan OTT sebanyak 19 kali selama 2018. Ada 15 kepala daerah yang terjerat. Selain itu, ada 2 anggota DPR, 1 hakim, dan 1 kepala lapas.
Eks Menteri Sosial Idrus Marham jadi menteri pertama di kabinet Jokowi yang jadi tersangka KPK. Namun Idrus sudah lebih dahulu mundur dari kabinet ketika statusnya masih saksi terkait suap PLTU Riau-1.
Meski sederet kepala daerah seakan tanpa pandang bulu ditangkap KPK, ada info lain yang kemudian menjadi sorotan, yakni soal lembaga pemasyarakatan. Hanya berselang beberapa bulan di tahun 2018, kondisi Lapas Sukamiskin yang dihuni para napi kasus korupsi bikin geleng-geleng kepala. Kementerian Hukum dan HAM turut jadi sorotan.
 Sel Setya Novanto di Lapas Sukamiskin (Foto: dok. Istimewa) |
Pada Juli 2018, napi korupsi Fahmi Darmawansyah menunjukkan suap kepada Kalapas Sukamiskin terdahulu, Wahid Husen. Suap tersebut diduga terkait seruan penambahan akomodasi di sel.
Setelah itu, presenter Najwa Shihab melaksanakan 'sidak' ke sejumlah sel di Sukamiskin, salah satunya yang dihuni eks Ketua dewan perwakilan rakyat Setya Novanto. Pada ketika itu, sel Novanto tampak sederhana. Namun, pada September 2018 terungkap sel yang dihuni Novanto jauh lebih mewah.
Selain soal info korupsi, ada sasaran soal kepastian aturan kepemilikan tanah. Sejauh ini pemerintah gencar menuntaskan sertifikasi tanah milik warga yang kemudian eksklusif dibagikan.
Adapun info wacana hak asasi insan (HAM) gres saja disoroti oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Menurut Kontras, pemerintahan Jokowi-JK menerima rapor merah terkait penyelesaian kasus HAM.
5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup insan Indonesia.
Realisasi:
Salah satu komitmen Jokowi-JK dalam poin Nawacita ini yaitu jadwal kepemilikan tanah untuk warga dengan total 9 juta hektare dalam 5 tahun. Hingga tahun keempat mereka menjabat, sudah ada 7 juta hektare yang disertifikasi.
Selain itu, ada komitmen untuk membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Program Indonesia Pintar (PIP). Dikutip dari situs Kemendikbud, per Oktober 2018 sudah ada 11.856.201 dari alokasi 17.927.308 KIP yang dibagikan (66,13 persen). Kemudian sebanyak 10.663.653 KIP sudah dicairkan.
 Jokowi ketika membagikan KIP. (Kris/Biro Pers Setpres) |
Sebelumnya, pada 2017, dari alokasi 17.927.308 KIP, bahkan disalurkan hingga 18.248.287. Namun yang dicairkan hanya 15.846.824 KIP.
Sementara itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Desember 2017 hingga Maret 2018, banyak KIP yang salah sasaran. Survei itu dilakukan di empat wilayah, yakni Kota Medan, Kota Yogyakarta, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Kupang dengan 700 responden. Metode survei itu yaitu simple random sampling terhadap warga miskin.
Temuan survei itu, sebanyak 57,1 persen responden terdaftar dalam Program Indonesia Pintar tapi 19,3 persen mengaku belum memegang KIP secara langsung. Sementara itu, sebanyak 42,9 persen responden yang masuk kategori warga miskin mengaku tak terdaftar dalam PIP.
6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
Realisasi:
Jokowi-JK menargetkan pembangunan jalan gres sepanjang 2.000 km dalam poin enam Nawacita ini. Namun sasaran itu sudah terpenuhi semenjak 2017, yakni telah dibangun 2.623 km jalan baru. Pembangunan itu dilakukan secara sedikit demi sedikit semenjak 2015. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, sekitar 2.000 km di antaranya merupakan jalan perbatasan yang dibangun di titik-titik terluar, terpencil, dan terdepan Indonesia.
Selain itu, Jokowi-JK menargetkan pembangunan 10 pelabuhan baru. Namun faktanya, ada 27 pelabuhan gres telah dibangun semenjak 2015 berdasarkan data Kementerian BUMN.
7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Realisasi:
Jokowi-JK menargetkan pembukaan 1 juta hektare lahan sawah gres di luar Pulau Jawa. Pada 2017, sudah disiapkan 3,2 juta hektare lahan sub-optimal di luar Pulau Jawa untuk menjadi sawah. Lahan sub-optimal yang dimaksud yaitu rawa, pasang-surut, lahan kering, dan tegalan.
Selain pembukaan lahan gres untuk sawah, Jokowi-JK menjanjikan irigasi untuk 3 juta hektare sawah. Salah satu sumber irigasi yaitu pembangunan waduk. Selama 4 tahun ini, pemerintah sudah membangun 49 bendungan gres yang tersebar di seluruh Indonesia.
8. Kami akan melaksanakan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan.
Realisasi:
Jokowi meningkatkan posisi UKP Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila lewat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. BPIP tak hanya bertugas di ranah pendidikan formal, tetapi juga terkait kebijakan pemerintah. Namun soal BPIP sempat menjadi heboh terkait besaran upah para pejabatnya.
Selain itu, Jokowi-JK menjanjikan wacana penilaian penyeragaman Ujian Nasional. Namun dalam UN tahun 2018 terjadi kehebohan gara-gara penerapan soal Higher Order Thinking Skills (HOTS). Banyak siswa mengeluhkan tingkat kesulitan soal-soal HOTS.
9. Kami akan memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan membuat ruang-ruang obrolan antarwarga.
Realisasi:
Salah satu komitmen yang tertuang dalam Nawacita poin sembilan ini yaitu menghidupkan lembaga dialog/musyawarah di masyarakat. Di poin itu memang tak tertuang soal pembentukan suatu tubuh khusus, namun pemerintah Jokowi-JK ketika ini masih menyelesaikan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).
Wacana mengenai pembentukan DKN juga menuai penolakan karena dikhawatirkan lembaga itu bertujuan untuk menuntaskan kasus HAM masa kemudian lewat jalur nonperadilan. Hingga Juni 2018, pembahasan pembentukan DKN hanya sebatas penentuan kiprah yang antara lain yaitu menghidupkan prosedur mediasi yang sifatnya pendekatan budaya, tradisi, kerukunan hidup berbangsa.
Saksikan juga video '4 Tahun Berkuasa, Jokowi Dinilai Gagal Tangani Kasus HAM':
Sumber detik.com
Belum ada Komentar untuk "4 Tahun Jokowi-Jk Dan Realisasi Nawacita"
Posting Komentar